Bendahara Umum LPKHI, Ahmad Andi Guntur: Digitalisasi dan Edukasi Masif Adalah Kunci Perlindungan Konsumen Masa Depan
Lenteraindonesia.id || SURABAYA – Lembaga Perlindungan Konsumen Hukum Indonesia (LPKHI) berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi lembaga yang lebih responsif dan modern. Hal ini ditegaskan oleh Bendahara Umum LPKHI, Ahmad Andi Guntur, dalam diskusi internal mengenai arah kebijakan lembaga di masa mendatang.
Andi Guntur menyoroti bahwa di era ekonomi digital yang berkembang pesat, tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks. Oleh karena itu, LPKHI tidak boleh hanya menjadi pemadam kebakaran, tetapi harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan sengketa konsumen.
Tiga Pilar Kemajuan LPKHI
Menurut Andi Guntur, ada tiga poin utama yang akan menjadi fokus LPKHI ke depan untuk memperkuat posisi konsumen di Indonesia:
1. Transformasi Digital (Legal-Tech):
LPKHI berencana mengembangkan platform pengaduan berbasis aplikasi yang memudahkan konsumen di seluruh pelosok Indonesia untuk berkonsultasi secara real-time.
2. Penguatan Literasi Hukum:
“Konsumen yang cerdas adalah konsumen yang paham haknya. Kami akan menggalakkan edukasi hukum ke kampus-kampus dan pelaku UMKM agar tercipta ekosistem pasar yang sehat,” ujar Andi Guntur.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga:
Sebagai Bendahara Umum, ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya lembaga yang transparan guna mendukung operasional bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.
Mendorong Regulasi yang Adaptif
Selain penguatan internal, Andi Guntur juga mendorong pemerintah untuk terus memperbarui regulasi perlindungan konsumen, terutama yang berkaitan dengan transaksi lintas negara (cross-border) dan perlindungan data pribadi.
“Kami di LPKHI ingin memastikan bahwa tidak ada lagi konsumen yang merasa sendirian saat berhadapan dengan ketidakadilan. Kemajuan lembaga ini diukur dari seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat luas,” tegas Andi Guntur.
Kolaborasi Strategis
LPKHI juga berencana memperluas jejaring dengan instansi terkait, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna mempercepat penyelesaian kasus-kasus sengketa konsumen di sektor jasa keuangan dan e-commerce.
Dengan visi yang dibawa oleh jajaran pengurus pusat, LPKHI optimis dapat menjadi lembaga yang lebih kredibel dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan konsumen di Indonesia.
Editor : Tim
Tidak ada komentar