Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa pola kerja di lingkungan Pemkot Surabaya tidak lagi berorientasi pada keberadaan fisik di kantor, melainkan pada pencapaian kinerja atau output-outcome yang diukur di lapangan.
“Saya sampaikan, kerja pemerintah kota ini bukan lagi saya lihat kerja, tapi lihat output-outcome. Maka setiap orang itu bertanggung jawab terhadap kampung,” ujar Wali Kota Eri, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan, setiap ASN di lingkup Pemkot Surabaya memiliki tanggung jawab langsung terhadap satu wilayah rukun warga (RW). Dengan sistem ini, pergerakan ASN tetap terkendali karena mereka memiliki kewajiban memastikan kondisi sosial di wilayah binaannya.
“Jadi kalau di setiap RW itu ada yang miskin, dia tidak tahu, maka akan turun penghasilannya, dan ada sanksinya,” ujarnya.
Menurutnya, konsep kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) telah lebih dulu diterapkan di Pemkot Surabaya. Melalui sistem ini, ASN tidak harus berada di kantor, namun tetap bertanggung jawab penuh terhadap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
“Dari dulu kita sudah bekerjanya WFA. WFA itu maksudnya kita tidak lagi (bekerja) di kantor, tapi satu orang PNS itu bertanggung jawab terhadap satu RW,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan WFA di Pemkot Surabaya sebelumnya juga sempat menuai pro dan kontra. Namun, hal ini tetap dijalankan karena dinilai mampu menjaga kinerja ASN tetap optimal.
“Nah ini bekerja begitu. Kan aku (dulu) pernah bilang tapi akhirnya ramai, (ada yang bilang) Pak Wali gak bisa semua, karena belum siap pemkot. Nah saya sudah melakukannya dari dulu,” imbuhnya.
Wali Kota Eri menegaskan, keberadaan ASN di kantor bukan lagi tolok ukur kinerja utama, melainkan hasil kerja nyata yang dirasakan masyarakat.
“Saya tidak lihat lagi kerja mereka di kantor. Buat apa di kantor kalau output outcome-nya tidak tercapai. Yang saya minta adalah kamu kerja di manapun, output-outcome-nya tercapai,” tegasnya.
Dengan penerapan WFH setiap hari Jumat, Wali Kota Eri justru melihat peluang untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis wilayah sekaligus menekan potensi ASN perjalanan ke luar kota saat akhir pekan panjang.
“Sehingga nanti kalau rumahnya itu Gubeng RW 5, maka dia untung-untungan di RW 5. Kalau saya di Ketintang Madya, berarti aku tanggung jawab di Ketintang Madya. Itu nanti kita kerjakan. Jadi output-outcomenya akan tercapai, penghematannya (BBM) juga akan lebih besar,” tutupnya.
Diketahui, pemerintah pusat mulai menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH bagi ASN setiap Jumat sejak 1 April 2026. Kebijakan tersebut akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan.
Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah
Tidak ada komentar